Banjabaru (Kemenag BJB) - Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru H. Mahrus mengakui, jika institusi Kementerian di tingkat daerah yang di bawah pimpinannya memiliki peranan yang besar dalam mengembangkan program Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah (TPK2D) di tingkat provinsi dan juga kota.
Hal tersebut menurutnya dimulia dari pembinaan keluarga yang berada di KUA yang dilakukan oleh para penghulu kepada setiap pasangan calon pengantin.
"Dalam usaha meningkatkan kualitas suatu keluarga, ada beberapa pertahanan yang harus dimiliki keluarga binaan seperti pembinaan pranikah hingga konsultasi keluarga setelah menikah yang secara rtuin di jalankan oleh bidang konsultasi keluarga Sakinah pada KUA di bawah keoordinasi Bimas Kementerian Agama,” ujarnya.
H. Mahrus secara khusus kepada jurnalis Humas menyertakan keterangan jika Kemenag Banjarbaru mendukung usaha peningkatan kualitas keluarga daerah dalam bentuk partisipasi memberikan pelayanan legalitas perkawinan bagi keluarga yang belum memiliki buku nikah.
“Jauh sebelumnya Kemenag melalui Bimas telah melakukan kerjasama dengan Capil perihal pendataan nikah bagi mereka yang belum memiliki legalitas tertulis, melalui buku nikha pada tahun lalu sudah berjalan dengan baik, kedepannya dengan adanya TPK2D ini di harapkan bisa semakin membaik,” tambahnya saat menghadiri dalam kegiatan TPK2D pada Kamis (12/06/22) di aula gawi sabarataan pemko Banjarbaru.
Orang nomor satu di lingkungan Kementerian Agama Kota Banjarbaru ini menandatangani kesepakatan bersama dengan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka program TPK2D.
Wakil Walikota Banjarbaru Wartono dalam sambutannya menjelaskan program TPK2D ini tidak kalah penting dalam juga memiliki peran dalam pertahanan legalitas seperti akta kelahiran dan kartu keluarga.
Kata dia peran Kemenag sendiri dilibatkan menyangkut legalitas perkawinan karena keberadaan buku nikah merupakan hal krusial untuk menentukan apakah status pasangan benar-benar sebagai suami istri.
“Peran TPK2D dengan para element diantaranya maka tim akan mendata pasangan tidak mempunyai surat nikah disebabkan karena benar-benar tidak tahu, kekurangan syarat, atau memang karena tidak memenuhi syarat, semua informasi harus di teliti,” ujarnyar saat memberikan arahan kepada para tamu undangan yang hadir.
Wartono mengakui jika peran kemenag melalui Bimas perperan penting dalam melakukan pembinaan bidang keluarga Sakinah, memiliki fungsi edukasi serta memberikan pemahaman kepada calon pengantin dan pasangan pengantin yang sudah melangsungkan pernikahan demi menjaga keberlangsungan rumah tangga dengan harapan menciptakan keluarga Sakinah Mawaddah warahmah.
