Banjarbaru, kemenag BJB – Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru, H. Mukhlis Ridhani, menyambut baik keputusan Pemerintah Pusat terkait pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang resmi berdiri sebagai kementerian baru dalam kabinet Indonesia Maju.
Hal itu disampaikan Mukhlis Ridhani saat menjadi inspektur upacara apel gabungan di halaman Kantor Kemenag Banjarbaru, Senin (1/9). Menurutnya, pembentukan kementerian khusus yang menangani urusan haji dan umrah adalah langkah strategis sekaligus jawaban atas dinamika kebutuhan umat Islam Indonesia yang semakin kompleks.
“Kementerian Haji dan Umrah adalah wujud keseriusan negara dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah. Sebagai negara dengan jumlah jamaah haji dan umrah terbesar di dunia, kita memerlukan lembaga yang lebih fokus, agar pelayanan semakin cepat, transparan, dan profesional,” ujar Mukhlis di hadapan para ASN Kemenag Banjarbaru.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa selama ini pengelolaan haji dan umrah berada dalam ruang lingkup Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) di bawah Kementerian Agama. Namun, dengan berdirinya kementerian tersendiri, diharapkan pelayanan dapat lebih terintegrasi dan berdaya jangkau luas, khususnya terkait peningkatan fasilitas, bimbingan manasik, hingga tata kelola keberangkatan jamaah.
Mukhlis juga mengajak seluruh ASN di lingkungan Kemenag Banjarbaru untuk melihat keputusan ini sebagai momentum peningkatan semangat kerja, khususnya dalam melayani masyarakat di bidang keagamaan.
“Mari kita dukung penuh langkah ini. Meski urusan haji dan umrah nantinya dikelola kementerian tersendiri, kita di Kemenag tetap memiliki peran penting dalam pembinaan, edukasi, dan penguatan moderasi beragama. Semangat kolaborasi antar lembaga harus terus kita rawat demi pelayanan umat yang semakin prima,” tambahnya.
Apel gabungan pagi itu berlangsung khidmat dan penuh semangat. Seluruh ASN menyimak arahan Kakankemenag dengan antusias, terutama terkait dorongan untuk terus beradaptasi dengan dinamika baru di lingkungan birokrasi.
Mukhlis menegaskan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah bukan sekadar pemekaran kelembagaan, tetapi merupakan terobosan besar yang akan mendorong Indonesia semakin unggul dalam pelayanan keagamaan di tingkat internasional.
“Kita berharap, dengan adanya kementerian baru ini, pelayanan haji dan umrah akan semakin berkualitas, jamaah semakin nyaman, dan Indonesia semakin dihargai dalam percaturan dunia Islam,” pungkasnya. DIY
Pewarta: Mardian
Foto: Nurul
Pewarta: Mardian
Foto: Nurul
