Banjarbaru (kemenag BJB). ‘’ Aktifitas Kegiatan belajar mengajar langsung di Ponpes tunggu Kebijakan kementerian agama pusat’’ papar Ahmad Alamsyah selaku Plt Pendidikan agama Islam dan Keagamaan Islam (PAKIS) Kantor Kementerian Agama kota Banjarbaru di hadapan para sejumlah anggota dewan komisi 1 DPRD kota Banjarbaru, pengasuh ponpes se-Banjarbaru serta perwakilan dari dinas pendidikan dan asisten tiga pemerintah kota Banjarbaru, terkait pembahasan rencana KBM yang telah lama vakum akibat covid 19.
Di hadapan para tamu undangan yang hadir di ponpes al-falah Alamsyah menjelaskan, jika kebijakan untuk jalan atau tidaknya KBM di lingkungan Ponpes bukan wewenang penuh Kemenag, mengingat sampai hari ini kebijakan terkait hal itu masih menjadi pembahasan di kementerian agama pusat, terlebih lagi kemenag bukan sebagai puncak pimpinan mengingat ponpes memiliki otoritas khusus dengan regulasi yang suda ada.
‘’dari selama masa pandemic berjalan, kementerian agama hanya sebatas memberikan himbauan-himbauan, perihal pelaksanaan belajar harus tetap sesuai prosedural antisipasi pencegahan covid 19, sebelumnya melalui intruksi kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi kalimantan selatan telah mengeluarkan edaran untuk sementara meniadakan kegiatan tatap muka di lingkungan ponpes’’
Pria yang menjabat sebagai Kasubbag TU kemenag Banjarbaru ini juga menjelaskan, yang menjadi inti dari pembahasan ini yakni rencana pelaksanaan KBM di lingkungan ponpes, namun hingga kabar ini di turunkan pihak kemenag meminta kepada pengasuh ponpes untuk tetap menunggu hasil kebijakan yang sampai hari ini masih menjadi bahasan di kementerian agama pusat.
‘’kami berharap para pengasuh pondok tetap sabar menunggu keputusan pemerintah perihal kebijakan pelaksanaan KBM di lingkungan ponpes, sehingga nantinya tidak ada persoalan baik secara vertikal ke pusat ataupun secar horisontal di lingkungan pemerintah kota Banjarbaru.’’ Unggahnya di hadapan Humas Kemenag.
Di waktu dan tempat yang sama kepala Dinas Pendidikan H. Muhammad Azwar hadapan pengasuh ponpes secara tegas belum memberikan lampu hijau terkait pelaksanaan KBM di lingkungan ponpes.
‘’sesuai intruksi dari walikota, alangkah lebih baiknya untuk sementara waktu meniadakan KBM tatap muka secara langsung kecuali kondisi Banjarbaru benar benar sudah dalam kondisi normal, kebijakan ini bukan hanya sebatas untuk ponpes melainkan seluruh lembaga pendidikan yang berada di wilayah Banjarbaru.’’
Lebih lanjut Azwar menerangkan, jika KBM ini masih tetap di paksakan, maka kekhawatiran yang muncul yakni resiko penyebaran covid terutama bagi mereka yang berasal dari zona hitam, seperti diketahui bahwa pondok pesantren merupakan basis pertemuan sejumlah putra daerah yang ingin menuntut ilmu, namun karena covid para santri yang berada di ponpes sementara waktu hanya menjalani belajar secara daring.
Perwakilan dari para pengasuh pondok pesantren KH Nur said Ramli yang juga ketua yayasan al-falah berharap, kebijakan untuk KBM agar di berikan mengingat banyaknya keluahan darai orang tua santri selama masa pembelajaran di rumah yang kurang maksimal, terlebih lagi pelajaran di pondok tidak bisa hanya di lakukan secara daring.
‘’ kami berharap jika KBM memang mendapatkan pengecualian maka kami siap dengan penerapan protokol kesehatan sebagai upaya mencegah penularan covid 19, jika memang santri darai kawasan zona hitam harus di karantina maka hal itu juga akan kami jalankan sebagai prosedur utama’’ harapnya di hadapan para tamu undangan’’
Sumber dari humas menyebutkan 20 pondok pesantren pasca adanya pandemic corona secara serempak meniadakan pembelajaran tatap muka terhitung sejak bulan februari lalu, namun siring berjalannya waktu para pendidik dan wai santri sebagain besar menganggap pembelajaran daring di anggap kurang maksimal lantaran terkendala biaya komunikasi serta penyerapan ilmu para siswa yang kurang sempurna. Rep/ft Dyn.alv
