Banjarbaru (Kemenag BJB) - Kepala Subbagian tata Usaha sekaligua PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru Ahmad Alamsyah mengatakan ASN dan PPNPN harus disiplin dan bertanggung jawab dalam upaya membangun Zona Integritas sebagai upaya peningkatan reformasi birokrasi.
Instruksi dan himbauan langsung tersebut sampaikan seiring persiapan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
“Untuk mencapai target tersebut kita harus menyamakan visi dan misi agar ke depanya kemenag Kota Banjarbaru mampu memperolah predikat sebagai lembaga yang memiliki standar ZI dalam pelayanan kepada masyarakat,” ujar Alamsyah saat memberikan pidato dan himbauan kepada seluruh peserta Apel Senin (23/05/22) di halaman Kantor Kemenag Kota Banjarbaru.
Lebih lanjut Alam menjelaskan di masa cuti pucuk pimpinan hingga akhir bulan ini, di berharap para pejabat benar-benar melakukan koordinasi aktif dengan menyiapkan segala yang berkaitan dengan PMP ZI sehingga sesuai yang di harapkan Kepala kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan H. Tambrin beberapa waktu lalu setidaknya ada kemenag kota atau kabupaten yang lolos PMP ZI yang nantinya memperolah predikat WBK dan WBBM.
“Ada konsekwensi besar bila kampanye ZI ini tidak berhasil maka resiko kita sebagai ASN harus kita terima, maka dari itu mari kita wujudkan dan kita sukseskan dengan serius menjalankan tupoksi kita di pos kerja masing-masing untuk mencapai target nilai ZI yang di harapkan,” ajak Alam.
Koordinator bidang layanan peningkatan ZI Azrul Azwar kepada humas mengakui jika Kemenag Kota Banjarbaru sebenarnya memiliki potensi yang besar untuk bisa lolos ZI, namun lagi-lagi masih banyak hal yang perlu dibenahi untuk maju lebih jauh lagi
“Kita berharap untuk yang ketiga kalinya proses PMP ZI harus matang dan perlu koordinasi yang kuat dari semua element Kemenag jika tidak, maka tidak menutup kemungkinan usaha kita yang sudah kita jalankan akan sia-sia lantaran kurangnya totalitas dalam menyajikan data dan infrastruktur yang perlu disiapkan,” jabar Azrul.
