Banjarbaru (Kemenag Banjarbaru) — Rapat koordinasi pelaksanaan survei Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Makanan Bergizi (MBG) Tahun 2025 digelar di Aula Trisakti Banjarbaru, Kamis (28/11). Kegiatan ini menghadirkan Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG MBG) bersama sejumlah instansi lintas sektor yang terlibat dalam pemenuhan dan distribusi layanan MBG di Kota Banjarbaru.
Kasi Pendidikan Madrasah (Penmad) Kemenag Kota Banjarbaru, Fahmi Fitriadi, menyampaikan bahwa Kemenag terus memastikan distribusi MBG berjalan tepat sasaran, terutama bagi madrasah pada seluruh jenjang pendidikan. Dari hasil pendataan terbaru, terdapat 67 lembaga pendidikan—mulai RA, MI, MTs, hingga MA—yang telah terakomodasi dalam program MBG, dengan total 14.000 porsi yang sudah tersalurkan.
“Kita bersyukur 67 lembaga madrasah di Banjarbaru sudah tertangani dalam program MBG. Hanya tersisa lima RA yang dalam waktu dekat akan kita sinkronkan agar tidak ada lembaga yang tertinggal,” ujar Fahmi.
Fahmi juga menegaskan bahwa keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan agar penyelenggaraan MBG 2025 berlangsung lebih tertib, akurat, dan sesuai standar layanan.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakot Banjarbaru, Sri Lailana, menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, Kementerian Agama, serta instansi pendukung untuk memastikan rantai layanan MBG berjalan tanpa kendala.
“Program MBG bukan sekadar distribusi makanan, tetapi investasi kesehatan dan kualitas generasi. Pemerintah kota berkomitmen mendukung penuh agar penyaluran di Banjarbaru berjalan efektif, tidak tumpang tindih, dan tepat sasaran,” jelas Sri Lailana.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarbaru, Dr. Agus Muslim, menekankan bahwa BPS mengambil peran teknis strategis dalam penyediaan data dan pengukuran dampak program MBG, terutama pada tahapan Monev fase kedua tahun ini.
“BPS memastikan seluruh metodologi survei Monev dilakukan secara terstandar, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang akurat sangat penting agar pemerintah dapat menilai apakah MBG benar-benar meningkatkan status gizi anak didik,” ungkap Agus.
“Pada tahapan kedua ini, kami memperkuat validasi agar hasil evaluasi bisa digunakan untuk memperbaiki kebijakan tahun berikutnya.”
Melalui rakor ini, seluruh unsur terkait sepakat memperkuat kolaborasi untuk menyempurnakan pelaksanaan MBG 2025 di Kota Banjarbaru.
Diharapkan, hasil monitoring, evaluasi, dan sinkronisasi antar-instansi akan memastikan bahwa seluruh sekolah madrasah di Banjarbaru memperoleh layanan gizi yang layak, merata, dan berdampak signifikan bagi tumbuh kembang peserta didik. diy
Pewarta: Mardian
Foto: Mardian
Pewarta: Mardian
Foto: Mardian
