Banjarbaru kemenag BJB. Turut hadir dalam giat Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Persepsi Persyaratan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Pendirian Rumah Ibadah” sebagai wakil Kepala kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru, Kepala Subbagian Tata Usaha Kemenag Banjarbaru H. Ahmad Alamsyah di hadapan para dewan penasehat FKUB yang digelar pada(30/4) di Resto Bu joko. Kementerian Agama Kota Banjarbaru menegaskan komitmennya dalam menjaga harmonisasi dan kerukunan antar umat beragama.
Kegiatan ini menghadirkan unsur Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh-tokoh lintas agama, perwakilan pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya, dalam upaya menyamakan persepsi mengenai prosedur pendirian rumah ibadah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi.
Mewakili Kepala Kakankemenag, Alamsyah dalam sesi diskusi menegaskan bahwa pendirian rumah ibadah bukan hanya persoalan administratif semata, tetapi juga terkait erat dengan keharmonisan sosial, rasa saling menghargai antarumat beragama, dan penegakan prinsip keadilan.
"Kami tidak pernah mempersulit umat dalam mendirikan rumah ibadah, namun kita semua juga wajib memahami bahwa ada prosedur yang harus diikuti, demi menjaga ketertiban, kenyamanan bersama, dan menghindari potensi konflik di masyarakat, dan yang perlu diingat adalah bagaimana tetap terjaganya nilai-nilai harmonisasi dalam kerukunan," ujarnya.
Sementara, itu sebelumnya perihal yang sama juga dikemukakan oleh Kepala kantor Kementerian agama Kota Banjarbaru H. Mukhlis Ridhani menyikapi tentang perihal regulasi pendirian tempat ibadah. Kata orang nomor satu ini, regulasi diatur oleh pemerintah sebagai upaya melakukan perlindungan dan menjaga nilai-nilai kerukunan di tengah masyarakat sebagai upaya mencegah munculnya konflik.
"sebagai bentuk keseriusan dan komitmen dalam mendukung terciptanya nilai kerukunan kami membuka ruang komunikasi dan koordinasi agar segala bentuk pembangunan rumah ibadah berjalan dengan baik, memenuhi ketentuan, serta menjunjung tinggi nilai kerukunan umat beragama" Tegasnya kepada reporter Humas kemenag.
dalam kegiatan yang dipandu langsung Ketua FKUB Banjarbaru H.Muslih Amberi menyampaikan kegiatan FGD ini menjadi wadah dialog konstruktif yang mempertemukan perspektif pemerintah, masyarakat, dan tokoh agama, sehingga tidak terjadi kesenjangan persepsi dalam proses pengajuan PBG untuk rumah ibadah.
"pendirian rumah ibadah seyogyanya dilakukan dalam semangat kebersamaan dan keterbukaan. FKUB siap menjembatani komunikasi antara umat dan pemerintah agar proses berjalan damai dan tanpa polemik dengan tujuan menciptakan nilai kerukunan" tegas Muslih di hadapan puluhan undangan yang hadir.
Kemenag Banjarbaru berharap hasil dari FGD ini dapat memperkuat pemahaman bersama bahwa perizinan pendirian rumah ibadah bukan bentuk pembatasan, tetapi instrumen untuk melindungi hak beragama semua pihak secara adil dan proporsional, tentunya dibarengi dengan prosedur dan syarat yang jelas guna mencegah timbulnya konflik di kemudian hari. Ard
Pewarta: Mardian
Foto: Mardian
Redaktur: Alfin
Pewarta: Mardian
Foto: Mardian
Redaktur: Alfin
