Banjarbaru (Kemenag Bjb) - Dengan beralihnya status kota Banjarbaru menjadi ibu kota provinsi Kalimantan Selatan mengharuskan semua instansi berbenah lebih baik, seperti halnya keberadaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kementerian Agama Kota Banjarbaru yang ada saat ini dirasa masih perlu pembahan dan perubahan tata ruang pelayanannya agar keberadaan Kementerian Agama Kota Banjarbaru mampu mengakomodir layanan semakin baik dan efektif.
“Dari hasil kunjungan dan studi di Yogya beberapa waktu lalu, mengharuskan layanan PTSP Kementerian Agama harus di lakukan penyesuaian standar dengan layanan Zona integritas, untuk saat ini masih perlu adanya penambahan seperti raung laktasi, smoking area, mini playground yang harus menjadi pelengkap keberadaan PTSP,” ujar Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Banjarbaru Ahmad Alamsyah MM dalam rapat terbatas Zona integritas di aula kemenag pada Rabu (27/07/22).
Di hadapan peserta rapat yang juga dihadiri kepala kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru, Alam menjelaskan, jika layanan terpadu harus diimbangi dengan sarana prasarana yang memadahi, pasalnya sarana prasarana yang belum ada saat ini menjadi standart khusus dalam penerapan Zona Integritas.
“Jika tidak ada hambatan harapan untuk penambahan sarpras bisa dimulai pad awal tahun mendatang, sembari menambah beberapa item layanan yang bisa ter cover terlebih dahulu, namun hal ini tentunya perlu pertimbangan dan kebijakan dari Bapak kepala kemenag sebagai atasan dan pimpinan pada Kementerian Agama,” ujarnya.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru Drs, H. Mahrus MM dalam arahannya meminta agar semua element yang terkait dengan pelayanan pada kantor Kementerian Agama benar-benar ikut berkontribusi memberikan ide masukan dan usulan untuk meningkatkan layanan Kementerian Agama Kota Banjarbaru.
“Memajukan dan memperbaiki layanan lebih baik di lingkungan Kementerian Agama Kota Banjarbaru menjadi tugas bersama, jalankan dengan ikhlas penuh dengan amanah, sebagai upaya memberikan hasil terbaik dalam memberikan pelayanan sesuai standar Zona integritas,” ucapnya.
Untuk menambah sarana dan prasarana membutuhkan dana yang tidak sedikit, maka dari itu membutuhkan kajian yang kesiapan. Beralihnya status kota menjadi ibu kota Provinsi harus menjadi komitmen bersama untuk menjadi lebih baik, lantaran ini menjadi parameter layanan Kementerian Agama lainnya di ibukota dan kabupaten.
Rep:Diyan
ft: alvin
